JAKARTA – Dualisme kepemimpinan di tubuh Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi Kartu Indonesia Pintar Kuliah Nasional (PDKN) semakin memanas menjelang Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar kubu Rizal Maula pada 18 Juli 2025 di Universitas Pasundan. Desakan untuk segera digelarnya Munas Persatuan muncul dari sejumlah Koordinator Wilayah (Korwil) PDKN sebagai upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung sejak Munas Yogyakarta 2022.
Sejak Munas terakhir di Yogyakarta pada tahun 2022, PDKN terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Rizal Maula dan kubu Renaldy. Kondisi ini telah menghambat kinerja organisasi dan menimbulkan ketidakpastian di kalangan anggotanya.
Menyikapi rencana Munas sepihak oleh kubu Rizal Maula, lebih dari separuh Koordinator Wilayah PDKN, tepatnya dari Wilayah 1, 2, 4, 6, 8, 9, dan 10, telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama pada 11 Juli 2025. Pernyataan tersebut secara tegas mendesak digelarnya Munas Persatuan untuk menyatukan kembali PDKN dan mengakhiri dualisme yang berkepanjangan.
Namun, hingga dua hari menjelang pelaksanaan Munas di Universitas Pasundan, kubu Rizal Maula belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan sikap para Korwil tersebut.
Pelaksanaan Munas sepihak dan tanpa adanya upaya rekonsiliasi akan menghasilkan pemimpin yang dianggap bagian dari konflik, bukan solusi. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kelangsungan PDKN di masa depan dan mempersulit upaya membangun persatuan di antara para anggota.
0 Comments