MOROWALI — Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Morowali, Zulkarnain, menyerukan agar DPRD Morowali segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dan mengevaluasi tingkat penyerapan anggaran daerah tahun 2025 yang dinilai masih rendah dan tidak seimbang dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Menurut Zulkarnain, rendahnya serapan anggaran tidak hanya berdampak pada lambatnya realisasi pembangunan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap peredaran ekonomi lokal dan keberlangsungan sektor usaha kecil-menengah di daerah industri tersebut.
“Kita melihat banyak program strategis daerah yang tidak berjalan maksimal karena serapan anggaran yang lambat. Padahal ini berdampak langsung terhadap dunia usaha, lapangan kerja, dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah,” tegas Zulkarnain di Bungku, Kamis (26/10/2025).
Ia menilai, pembentukan Pansus oleh DPRD Morowali merupakan langkah konkret untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan APBD. Zulkarnain juga menegaskan bahwa HIPMI tidak bermaksud mengintervensi kebijakan pemerintah, namun ingin mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berpihak pada rakyat.
“Kami ingin DPRD mengambil sikap tegas. Pansus ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa uang rakyat benar-benar dikelola dengan baik. Jangan sampai program pembangunan hanya berhenti di atas kertas,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Zulkarnain menyoroti bahwa sejumlah proyek infrastruktur, bantuan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap UMKM di Morowali berjalan tidak merata akibat proses administrasi yang lamban dan pengelolaan anggaran yang tidak terkoordinasi dengan baik antar perangkat daerah.
“Banyak pengusaha lokal yang mengeluh karena proyek tertunda, pembayaran tidak lancar, dan perputaran ekonomi stagnan. Ini tanda bahwa ada masalah di sistem penyerapan anggaran yang harus dibenahi secara serius,” ujarnya.
Zulkarnain berharap Pansus DPRD dapat bekerja secara independen dan terbuka, melibatkan inspektorat, akademisi, pelaku usaha, serta lembaga pengawas keuangan untuk memberikan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
“Kita tidak boleh membiarkan keterlambatan anggaran menjadi budaya tahunan. HIPMI mendorong agar tahun 2026 nanti, Morowali bisa menjadi daerah dengan serapan anggaran tertinggi di Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, sejumlah anggota DPRD Morowali dikabarkan mulai menanggapi positif usulan tersebut, dan akan membahas kemungkinan pembentukan Pansus Penyerapan Anggaran Daerah dalam waktu dekat.
0 Comments