Morowali — Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Muslimin Dg Masiga, mempertanyakan pelaksanaan program umrah gratis yang dibiayai Pemerintah Daerah Morowali. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada calon jamaah oleh pihak travel.
Muslimin Dg Masiga menegaskan bahwa program umrah gratis yang menggunakan anggaran daerah seharusnya dilaksanakan secara utuh, transparan, dan tanpa membebani masyarakat, terutama bagi warga yang secara ekonomi terbatas.
“Jika program ini disebut gratis, maka tidak boleh ada biaya tambahan yang justru memberatkan jamaah. Fakta di lapangan menunjukkan masih ada pungutan yang harus ditanggung masyarakat,” tegas Muslimin.
Berdasarkan aspirasi yang diterima DPRD, calon jamaah diminta menyiapkan biaya tambahan dengan total mencapai Rp2.250.000 per orang, dengan rincian biaya paspor, vaksin, transportasi, serta hotel transit di Palu. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan narasi resmi pemerintah daerah terkait program umrah gratis.
Ia juga menyoroti bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang berani menyampaikan keluhan secara terbuka. Banyak calon jamaah memilih diam bahkan mengurungkan niat berangkat karena tidak mampu memenuhi biaya tambahan tersebut.
Lebih lanjut, Muslimin mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memang memberikan uang saku sebesar Rp2.500.000 kepada jamaah. Namun dalam praktiknya, uang saku tersebut justru digunakan untuk menutup biaya-biaya tambahan yang tidak dijelaskan sejak awal, sehingga tujuan pemberian uang saku menjadi tidak tepat sasaran.
Selain itu, terdapat pula pembebanan biaya transportasi Morowali–Palu sekaligus hotel transit di Palu (Hotel Sutan Raja) yang ditetapkan secara kolektif sebesar Rp500.000 per orang, dengan rincian biaya mobil Rp300.000 dan hotel Rp200.000. Menurut Muslimin, mekanisme ini harus dijelaskan secara terbuka dan dievaluasi.
Atas persoalan tersebut, Muslimin Dg Masiga meminta Pemerintah Daerah Morowali segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk memanggil pihak travel yang ditunjuk untuk memberikan klarifikasi resmi.
“DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara tegas. Program yang dibiayai APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan justru menimbulkan beban baru,” tegasnya.
Ia juga menegaskan DPRD Morowali siap membawa persoalan ini ke forum resmi, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), apabila tidak ada penjelasan dan perbaikan yang jelas dari pihak terkait.
0 Comments