Morowali – Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Morowali, Lalu Zulkarnain, menyoroti maraknya framing informasi di media sosial yang dinilai membangun narasi negatif dan tidak proporsional terhadap kondisi Kabupaten Morowali.
Pernyataan tersebut disampaikan Lalu Zulkarnain dalam forum Rapat Badan Pengurus Lengkap BPC HIPMI Morowali yang digelar di Hotel Metro, Sabtu (7/2/2026). Ia menilai, belakangan ini Morowali kerap digambarkan seolah-olah “dikuasai asing” dan bahkan disebut “bukan lagi bagian dari Indonesia” melalui berbagai unggahan yang beredar luas di media sosial.
Menurutnya, narasi semacam itu berpotensi menyesatkan publik karena tidak disertai pemahaman utuh mengenai konteks pembangunan, investasi, dan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan di Morowali. Ia menegaskan bahwa isu-isu yang dibangun cenderung bersifat provokatif dan berisiko menciptakan stigma negatif terhadap daerah di mata publik nasional maupun internasional.
“Morowali memang menjadi kawasan strategis nasional dengan masuknya investasi besar. Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Morowali kehilangan kedaulatan atau identitasnya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Dari sisi pemerintahan, Lalu Zulkarnain menilai bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Morowali terus bergerak ke arah yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Kepolisian dan TNI tetap terjaga dalam mendukung stabilitas keamanan serta kelancaran pembangunan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa framing informasi yang tidak berimbang berpotensi mengganggu iklim investasi, merugikan pelaku usaha lokal, serta memengaruhi persepsi publik terhadap Morowali di tingkat nasional maupun internasional.
Lebih lanjut, Lalu Zulkarnain menegaskan bahwa penguatan dan perlindungan terhadap warga lokal memang perlu terus didorong dan ditingkatkan secara lebih serius. Namun demikian, ia menekankan bahwa berbagai kekurangan yang masih ada tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa Morowali “dikuasai asing”.
“Perbaikan tentu harus dilakukan secara bersama-sama, tetapi kekurangan-kekurangan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membangun narasi yang menyimpulkan bahwa Morowali dikuasai asing,” tutupnya.
Ia menambahkan, BPC HIPMI Morowali berkomitmen untuk terus mendorong komunikasi publik yang sehat, objektif, dan berbasis fakta, serta mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
0 Comments