MOROWALI — Persoalan kerja sama jasa bongkar muat antara PBM Lokal Sambalagi dengan PT Indonesian Green Industrial Park (IGIP) hingga kini masih menjadi perhatian pelaku usaha lokal. Kordinator PBM Lokal Sambalagi, Arman Paranaka, menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan penyelesaian secara damai, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Arman menjelaskan, kerja sama antara PBM Lokal Sambalagi dengan PT IGIP sebelumnya telah berjalan kurang lebih satu tahun. Menurutnya, selama periode tersebut aktivitas bongkar muat dapat berjalan dengan baik melalui mekanisme yang telah disepakati dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Namun, dinamika muncul setelah terjadi perubahan manajemen di lingkungan PT IGIP. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai keberlanjutan kerja sama bongkar muat dengan PBM lokal. PBM Lokal Sambalagi bersama DPC APBMI Morowali akhirnya menyampaikan aspirasi melalui aksi damai sebagai bentuk upaya mempertahankan ruang usaha bagi pelaku usaha lokal.
Tiga Poin Utama PBM Lokal Sambalagi
1. Meminta kerja sama dikembalikan pada mekanisme resmi dan regulasi yang berlaku.
Arman menegaskan bahwa PBM Lokal Sambalagi tidak meminta perlakuan khusus. Pihaknya hanya ingin kegiatan bongkar muat dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan kepelabuhanan serta perizinan yang berlaku.
2. Meminta proses penyelesaian dilakukan melalui pihak yang memiliki kewenangan.
Menurut Arman, persoalan kerja sama antara perusahaan dan PBM sebaiknya dibahas melalui forum resmi yang melibatkan pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan di bidang kepelabuhanan. Dengan demikian, setiap keputusan yang dihasilkan memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
3. Meminta hak dan keberadaan pengusaha lokal tetap diperhatikan.
PBM Lokal Sambalagi berharap keberadaan investasi di Morowali dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan pengusaha daerah. Menurut Arman, investasi seharusnya menciptakan efek ekonomi yang lebih luas, termasuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi secara profesional.
Arman juga menyoroti keterlibatan pemerintah Desa dalam proses komunikasi dan negosiasi yang menurutnya perlu ditempatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ia berharap tidak ada pihak yang mengambil peran di luar kapasitasnya sehingga proses penyelesaian persoalan justru menjadi semakin panjang.
“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Kami ingin bekerja, ingin usaha kami berjalan, dan ingin semuanya diselesaikan melalui mekanisme yang resmi. Kami terbuka untuk duduk bersama dengan pihak perusahaan dan instansi yang berwenang agar persoalan ini mendapatkan jalan keluar yang terbaik,” ujar Arman Paranaka.
Ia menambahkan, PBM Lokal Sambalagi bersama DPC APBMI Morowali tetap menghormati keberadaan investasi dan aktivitas industri di wilayah Morowali. Namun, kepentingan investasi dan kepentingan pengusaha lokal menurutnya harus dapat berjalan secara beriringan.
“Kami mendukung investasi, tetapi pengusaha lokal juga harus diberikan ruang untuk tumbuh. Jangan sampai kehadiran investasi justru membuat pelaku usaha lokal kehilangan kesempatan untuk berkembang di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Arman berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengutamakan dialog. Ia menilai penyelesaian melalui komunikasi terbuka, berdasarkan regulasi dan kewenangan masing-masing, merupakan langkah terbaik untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif di Kabupaten Morowali.
Kordinator PBM Lokal Sambalagi
ARMAN PARANAKA
0 Comments