BIDIKIN.COM – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten pada 4 Oktober 2026 diwarnai kritik pedas dari kalangan akademisi dan mahasiswa.
Foto: ketua umum imori wilayah banten, Saepudin
Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (IMORI) Wilayah Banten menyoroti tata kelola anggaran pembangunan keolahragaan yang dinilai masih minim transparansi dan belum berorientasi pada hasil nyata (outcome).
Ketua Umum IMORI Wilayah Banten, Saepudin, menegaskan bahwa momentum bertambahnya usia Provinsi Banten seharusnya dijadikan ajang evaluasi substantif atas penggunaan uang rakyat, bukan sekadar perayaan seremonial semata.
“Di usia Banten yang ke-26 ini, kami tidak mempersoalkan besarnya anggaran belaka. Yang kami pertanyakan: apakah setiap rupiah dana APBD itu benar-benar menghasilkan manfaat konkret bagi atlet, pelatih, mahasiswa olahraga, hingga masyarakat Banten?” ujar Saepudin
Soroti Proposal Hibah KONI Rp114 Miliar di e-Hibah
Berdasarkan data Postur APBD Provinsi Banten TA 2026, total anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp10,27 triliun, yang didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp7,30 triliun, Belanja Transfer Rp2 triliun, Belanja Modal Rp774,81 miliar, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp52,02 miliar.
Di sektor keolahragaan, IMORI membidik temuan angka pengajuan hibah pada sistem e-Hibah Bansos Pemprov Banten. Dalam sistem portal terbuka tersebut, tercatat usulan proposal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten TA 2026 menembus angka Rp114,04 miliar dengan status Verifikasi Proposal.
IMORI menegaskan, meski Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Banten telah menyediakan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2026, transparansi dokumen semata tidaklah cukup jika tidak disertai kejelasan alokasi per fungsi.
“Kami sengaja menekankan bahwa angka Rp114 miliar itu masih sebatas usulan di sistem e-Hibah, bukan anggaran yang sudah disetujui atau dicairkan. Justru karena prosesnya masih berjalan antara permohonan, persetujuan, dan realisasi, publik berhak mengawasi detail pertanggungjawabannya,” tegas Saepudin.
Menurutnya, jika usulan jumbo tersebut disetujui, pemerintah daerah dan KONI wajib merinci rasionya secara terbuka: berapa porsi untuk pembinaan atlet, insentif pelatih, pemusatan latihan (TC), ajang kompetisi, penerapan sport science, hingga porsi operasional organisasi.
Evaluasi Laporan Kinerja Dispora: Serapan Tinggi Belum Tentu Berdampak
Tak hanya menatap anggaran 2026, IMORI juga membeberkan catatan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Dispora Provinsi Banten TA 2025.
Dalam dokumen tersebut, realisasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga mencatatkan angka Rp15,149 miliar atau mencapai 97,11 persen dari pagu anggaran. Dana ini terserap untuk hibah organisasi seperti KONI (termasuk dana pendaftaran tuan rumah PON 2032), NPCI, BAPOMI, hingga KORMI.
Sementara pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional terealisasi sebesar Rp3,994 miliar (93,20 persen) untuk pemenuhan nutrisi, uang saku atlet/pelatih, rekrutmen, serta partisipasi kejuaraan nasional.
“Kami mengapresiasi penyerapan anggaran yang tinggi. Namun, indikator keberhasilan pembangunan olahraga tidak boleh berhenti pada persentase serapan anggaran semata. Pertanyaan krusialnya: apa capaian prestasinya dan bagaimana keberlanjutan pembinaannya bagi atlet daerah?” kata Saepudin.
Tuntut Hak Konstitusional dan Ekosistem Berkelanjutan Mengacu pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 serta UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, IMORI mengingatkan Pemprov Banten bahwa pembangunan olahraga merupakan bagian integral dari investasi kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan sekadar instrumen perburuan medali instan.
“Undang-Undang Keolahragaan secara tegas menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan olahraga. Mahasiswa olahraga Banten bukan penonton pasif,” ujarnya.
“Semangat HUT Banten ke-26 harus jadi titik balik. Kami ingin Banten bukan hanya menjadi provinsi yang mengejar medali, tetapi memiliki ekosistem olahraga yang sehat, ilmiah, profesional, transparan, dan berkeadilan,” pungkas Saepudin.
0 Comments