Raker Komisi XI DPR RI: Pemerintah Pusat Menetapkan Program Prioritas untuk Tahun 2026, Bagaimana Dengan KIP Kuliah?

Raker Komisi XI DPR RI dengan Menkeu

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan rapat kerja (raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) pada Jumat, 22 Agustus 2025. Rapat ini fokus membahas agenda prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan agenda prioritas untuk APBN 2026. Agenda ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan program sosial yang sudah berjalan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, sambil juga memperkenalkan inisiatif baru.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan alokasi dana sebesar Rp 1.376,9 triliun untuk program-program tersebut yang mana manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Angka tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus adalah sektor pendidikan. Pemerintah menganggarkan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam APBN 2026. Angka ini merupakan alokasi signifikan yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Anggaran pendidikan tersebut akan dibagi sesuai dengan kebutuhan, termasuk untuk berbagai program beasiswa, di mana PIP/KIP Kuliah dan beasiswa lainnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp63,6 triliun. Dari anggaran tersebut, ditargetkan akan membiayai sebanyak 1,2 juta penerima manfaat KIP Kuliah.