Morowali, Sulawesi Tengah — Fenomena rendahnya serapan anggaran kembali menjadi sorotan publik, tak terkecuali di Kabupaten Morowali. Isu nasional mengenai praktik penyimpanan anggaran daerah dalam bentuk deposito bank kini menyeruak ke daerah penghasil nikel ini. Dugaan bahwa sebagian anggaran yang seharusnya dibelanjakan untuk pembangunan justru “diparkir” di bank demi keuntungan bunga, menimbulkan tanda tanya besar tentang tata kelola keuangan daerah.
Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Morowali, Zulkarnain, menyebut bahwa kondisi serapan anggaran di Kabupaten Morowali sangat memprihatinkan. Hingga memasuki triwulan keempat tahun anggaran berjalan, serapan anggaran Pemkab Morowali disebut-sebut baru mencapai kisaran 36 hingga 40 persen.
“Lemahnya serapan anggaran ini sangat merugikan masyarakat. Ekonomi daerah jadi terhambat, banyak program pemberdayaan yang tertunda, dan proyek pembangunan yang seharusnya sudah berjalan kini mangkrak. Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut nasib masyarakat kecil,” tegas Zulkarnain saat dikonfirmasi, Rabu (29/10).
Zulkarnain menilai, lemahnya realisasi anggaran bukan hanya menunjukkan rendahnya kinerja eksekutif, tetapi juga mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki tanggung jawab mengawal pelaksanaan APBD.
“Kami mendesak DPRD Morowali agar tidak diam. Ada potensi dana besar yang diduga disimpan dalam bentuk deposito. DPRD harus berani membentuk Panitia Khusus (Pansus) Serapan Anggaran, untuk menelusuri dan memastikan apakah ada praktik penempatan dana daerah yang tidak sesuai aturan,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurutnya, jika benar ditemukan bahwa sebagian dana daerah justru mengendap di bank, maka hal itu bukan hanya menunjukkan kelalaian, tetapi bisa masuk dalam ranah pelanggaran serius terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara.
Zulkarnain juga menambahkan bahwa dalam konteks daerah dengan potensi industri besar seperti Morowali, serapan anggaran yang rendah merupakan ironi. Di satu sisi, daerah ini dikenal sebagai salah satu pusat industri nikel nasional dengan kontribusi ekonomi yang tinggi. Namun di sisi lain, masyarakat masih mengeluhkan keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar dan minimnya perputaran ekonomi lokal.
“Morowali ini daerah kaya, tapi kalau uangnya hanya disimpan di bank, yang kaya ya bunga deposito, bukan rakyatnya. Pemerintah daerah harus paham, uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan, bukan disimpan untuk kepentingan pejabat,” sindirnya.
Zulkarnain berharap DPRD segera mengambil langkah nyata dengan membuka ruang transparansi dan audit terhadap penggunaan dan penempatan dana APBD. Ia menilai, langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“HIPMI Morowali siap mengawal isu ini. Kami akan terus mendorong transparansi agar tidak ada praktik penyimpanan anggaran di luar mekanisme yang sah. Serapan anggaran bukan sekadar soal teknis, ini soal moral dan tanggung jawab,” tutupnya.
Sementara itu, publik menanti sikap tegas DPRD untuk menindaklanjuti dorongan pengusaha muda ini demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
0 Comments