MOROWALI — Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Morowali, Tasrun, A.Md.,Pely, menyampaikan pandangannya terkait pemberlakuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 157 Tahun 2026 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Daerah Pengolah Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2026.
Menurut Tasrun, kebijakan tersebut perlu dicermati secara serius karena Morowali merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat aktivitas pertambangan dan hilirisasi nikel nasional.
Sorotan tersebut semakin penting setelah Morowali dan Morowali Utara disebut tidak tercantum dalam daftar daerah pengolah nikel sebagaimana penetapan dalam Kepmen ESDM 157/2026, meskipun aktivitas pengolahan dan hilirisasi nikel berskala besar berlangsung di kedua wilayah tersebut. (ProSulteng)
Tasrun menegaskan bahwa KADIN Morowali pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional.
Namun, dukungan tersebut menurutnya harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan bagi daerah dan masyarakat yang secara langsung menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi tersebut.
“Kami mendukung hilirisasi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus memastikan bahwa daerah yang menjadi tempat berlangsungnya aktivitas industri mendapatkan manfaat dan pengakuan fiskal yang proporsional,” ujar Tasrun.
Ia menilai persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan besaran Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi menyangkut keadilan fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Morowali, kata Tasrun, selama ini menghadapi berbagai konsekuensi sebagai daerah industri. Pertumbuhan aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral membawa peluang ekonomi yang besar, namun pada saat yang sama meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur, transportasi, pelayanan publik, tenaga kerja, kawasan permukiman, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Karena itu, menurutnya, kebijakan penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah harus mampu menggambarkan realitas ekonomi yang terjadi di lapangan.
“Jangan sampai kita hanya melihat angka produksi atau status administratif dalam dokumen, tetapi mengabaikan fakta bahwa aktivitas industri, pengolahan, tenaga kerja, mobilitas ekonomi dan berbagai beban pembangunan itu berlangsung secara nyata di Morowali,” tegasnya.
KADIN: MOROWALI BAGIAN PENTING DARI EKOSISTEM HILIRISASI
Tasrun mengatakan, Morowali telah berkembang menjadi salah satu simpul penting dalam ekosistem industri nikel nasional.
Keberadaan kawasan industri dan fasilitas pengolahan mineral telah menciptakan rantai ekonomi yang luas, mulai dari pertambangan, pengolahan, konstruksi, transportasi, logistik, jasa, perdagangan hingga tumbuhnya pelaku usaha lokal.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami tidak sedang mempertentangkan kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Morowali adalah bagian dari kepentingan nasional. Justru karena itu, kami ingin memastikan agar keberhasilan hilirisasi nasional juga menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat Morowali,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan industri besar seharusnya dapat menciptakan multiplier effect yang lebih kuat bagi pengusaha lokal, UMKM, koperasi, tenaga kerja lokal serta masyarakat di sekitar kawasan industri.
JANGAN SAMPAI BEBAN DAERAH TIDAK SEIMBANG DENGAN MANFAAT FISKAL
Tasrun juga mengingatkan bahwa pertumbuhan industri yang sangat cepat membutuhkan kapasitas fiskal daerah yang memadai.
Pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup untuk membangun dan meningkatkan kualitas jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, transportasi, lingkungan, kawasan permukiman dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya.
“Ketika sebuah daerah menjadi pusat industri strategis nasional, kebutuhan pembangunannya juga meningkat. Karena itu, harus ada keseimbangan antara kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Tasrun, apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi faktual industri dengan pengakuan dalam kebijakan fiskal, maka hal tersebut perlu dibicarakan secara terbuka dan konstruktif.
Ia mendorong pemerintah pusat untuk membuka ruang evaluasi terhadap Kepmen ESDM Nomor 157 Tahun 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah.
KADIN MOROWALI DORONG DIALOG PUSAT DAN DAERAH
Tasrun menegaskan bahwa KADIN Morowali tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebaliknya, KADIN mendorong adanya dialog dan sinkronisasi kebijakan agar kepentingan nasional dan kepentingan daerah dapat berjalan beriringan.
“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog berbasis data. Pemerintah pusat memiliki perspektif nasional, sementara pemerintah daerah dan masyarakat memiliki pengalaman langsung terhadap kondisi di lapangan. Keduanya harus dipertemukan,” ujarnya.
KADIN Morowali, lanjut Tasrun, siap menjadi bagian dari proses dialog tersebut, khususnya dalam menyampaikan perspektif dunia usaha dan kondisi ekonomi masyarakat lokal.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah, tetapi juga mampu memperkuat ekosistem usaha lokal.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar angka DBH. Yang lebih besar adalah bagaimana sumber daya alam Morowali mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi daerah dan masyarakatnya,” ungkapnya.
MOROWALI MENDUKUNG HILIRISASI, TETAPI KEADILAN HARUS DIJAGA
Di akhir pernyataannya, Tasrun kembali menegaskan posisi KADIN Morowali.
KADIN tetap mendukung hilirisasi mineral dan investasi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Namun, kebijakan tersebut harus dibangun dengan prinsip keadilan, transparansi, proporsionalitas dan keberlanjutan.
“Morowali tidak menolak hilirisasi. Morowali tidak menolak investasi. Morowali juga tidak ingin menghambat pembangunan nasional. Tetapi kami ingin memastikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton dari besarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di daerahnya sendiri,” kata Tasrun.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi dan produksi, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat lokal.
“Kalau Morowali menjadi salah satu tulang punggung hilirisasi nasional, maka masyarakat Morowali juga harus merasakan manfaat yang adil dari proses tersebut. Ini bukan tuntutan yang berlebihan, melainkan bagian dari semangat pembangunan yang berkeadilan,” pungkas Tasrun.
0 Comments